![]() |
| Bupati Kolaka, Amri serahkan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM. | Foto: Diskominfo Kolaka |
KOLAKA, IVK – Sebanyak 218 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menerima bantuan modal usaha dengan total anggaran mencapai Rp1,09 miliar.
Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka tersebut diberikan untuk memperkuat permodalan pelaku usaha kecil sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kolaka, Agus Salim Pamus, mengatakan seluruh bantuan telah disalurkan kepada penerima. Masing-masing pelaku UMKM memperoleh dana sebesar Rp5 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing.
“Alhamdulillah bantuan permodalan sudah selesai kami salurkan seluruhnya kepada 218 pelaku UMKM dengan nilai total Rp1,09 miliar dan dana sudah masuk ke rekening masing-masing,” kata Agus di Kolaka, Kamis.
Ia menjelaskan, proses penyaluran bantuan tidak dilakukan secara terburu-buru karena pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan seleksi administrasi dan verifikasi langsung terhadap calon penerima.
Tim Dinas Koperasi dan UMKM turun ke lapangan untuk memastikan keberadaan serta aktivitas usaha yang diajukan dalam proposal. Langkah tersebut dilakukan agar bantuan benar-benar diterima pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.
Menurut Agus, dalam proses verifikasi ditemukan sejumlah pengajuan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti proposal usaha kios maupun makanan yang ternyata belum memiliki aktivitas usaha secara nyata.
“Kami lakukan verifikasi lapangan untuk memastikan penerima benar-benar memiliki usaha aktif. Jangan sampai ada yang hanya mengajukan proposal kios atau usaha makanan tetapi fisiknya tidak ada di lapangan, karena temuan seperti itu sempat ada saat proses seleksi,” ujarnya.
Setelah proses verifikasi selesai, daftar calon penerima bantuan terlebih dahulu dituangkan dalam draf Surat Keputusan (SK), kemudian ditinjau Inspektorat sebelum ditandatangani Bupati Kolaka.
Pemkab Kolaka juga menerapkan pakta integritas bagi seluruh penerima sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan dana. Melalui dokumen tersebut, penerima diwajibkan menggunakan bantuan sesuai peruntukannya dan siap menerima teguran maupun sanksi apabila ditemukan penyimpangan.
Tidak berhenti pada penyaluran dana, Dinas Koperasi dan UMKM Kolaka juga akan melakukan pemantauan langsung paling lambat dua pekan setelah pencairan. Pengawasan tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan pendampingan dalam pengelolaan usaha.
Agus berharap tambahan modal tersebut dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan jumlah persediaan barang, kapasitas produksi, hingga memperluas skala usahanya.
Ia mencontohkan, pedagang sembako yang sebelumnya hanya mampu menyediakan stok gula pasir sebanyak 10 kilogram diharapkan bisa meningkatkan persediaannya menjadi 20 kilogram setelah memperoleh tambahan modal.
“Bantuan ini diharapkan menjadi stimulan untuk memperbesar kapasitas usaha. Misalnya pedagang sembako yang sebelumnya hanya mampu menyetok 10 kilogram gula pasir, dengan tambahan modal ini bisa meningkat menjadi 20 kilogram. Begitupun juga jenis usaha lainnya,” jelasnya.
Selain bantuan permodalan, Pemkab Kolaka juga menyiapkan pembinaan lanjutan agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan memiliki daya saing.
Pembinaan tersebut mencakup penguatan manajemen usaha, peningkatan kualitas kemasan produk, fasilitasi sertifikasi halal, hingga pemanfaatan pemasaran digital.
Melalui berbagai upaya tersebut, pemerintah daerah berharap produk UMKM lokal semakin kompetitif dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. (IVK)
Editor: Noval
Penulis: San
