 |
| Forum Mahasiswa Anti Korupsi gelar aksi di depan Kantor Kemendiktisaintek dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Selasa (2/6/2026). Aksi tersebut merupakan sorotan terhadap polemik dugaan penyimpangan pengelolaan dana rutin Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka. | Foto: Istimewa |
JAKARTA, IVK – Polemik dugaan penyimpangan pengelolaan dana rutin Universitas Sembilanbelas November (USN) Kolaka kembali mendapat sorotan setelah ratusan massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi menggelar aksi di dua lembaga pemerintah pusat.
Aksi pertama dilakukan di depan Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan aspirasi di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Selasa (2/6/2026).
Dalam aksinya, massa meminta pemerintah pusat dan aparat penegak hukum mengambil langkah serius terkait proses penyidikan dugaan penyimpangan dana rutin kampus tahun anggaran 2024 yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Kolaka.
Koordinator aksi, Asvin A, menyampaikan bahwa persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut transparansi dan tata kelola perguruan tinggi.
“Bagaimana mungkin seseorang yang masih berada dalam pusaran perkara hukum tetap maju sebagai calon rektor? Kemendiktisaintek harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh,” ujar Asvin.
Massa juga meminta Kejaksaan Agung melakukan supervisi terhadap penanganan perkara agar proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan bebas dari intervensi.
Menurut mereka, dugaan perkara tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran kampus yang sebelumnya diperuntukkan untuk berbagai kebutuhan akademik, mulai dari penelitian dosen, pembayaran honorarium ujian, pembangunan fasilitas, hingga operasional pendidikan.
Dalam orasinya, massa turut menyoroti dampak dugaan persoalan tersebut terhadap sivitas akademika USN Kolaka, khususnya para dosen dan tenaga pengajar.
“Gaji dosen dan pengajar diambil, uang kecil saja diambil, apalagi uang besar,” teriak salah satu peserta aksi dalam menyampaikan kritiknya.
Selain persoalan dana rutin, Forum Mahasiswa Anti Korupsi juga mempertanyakan sejumlah proyek pembangunan fasilitas kampus yang dinilai belum berjalan maksimal.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan yakni pembangunan gerbang utama kampus di Desa Popalia, Kecamatan Tanggetada, serta pembangunan fasilitas olahraga dan gedung auditorium yang dinilai belum memberikan manfaat optimal.
Massa menilai posisi rektor sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki peran penting dalam tata kelola keuangan kampus, sehingga seluruh pihak yang memiliki kewenangan perlu diperiksa sesuai fakta hukum.
Dalam tuntutannya, massa meminta Kemendiktisaintek melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan USN Kolaka, melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, serta memastikan proses hukum berjalan hingga tuntas.
Bagi massa aksi, persoalan ini tidak hanya tentang dugaan penyimpangan anggaran, namun menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.
“Perguruan tinggi harus menjadi tempat lahirnya integritas dan ilmu pengetahuan, sehingga setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus diproses secara serius,” tutup Asvin. (IVK)
