 |
| Bupati Kolaka, Amri merespons keluhan para siswi yang bersekolah di Desa Mataosu, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka. Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membuatkan jembatan sebagai akses pendidikan. | Foto: Dokumen Info Viral Kolaka |
KOLAKA, IVK – Bupati Kolaka, Amri, akhirnya angkat bicara terkait video viral dua pelajar yang mengeluhkan akses sekolah akibat banjir di wilayah perbatasan Kolaka–Bombana.
Pernyataan itu disampaikannya usai mengikuti rapat paripurna di Kantor DPRD Kolaka, Selasa (7/4/2026).
Amri menjelaskan bahwa persoalan akses tersebut sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak beberapa bulan lalu.
Ia mengaku telah melakukan kunjungan langsung ke wilayah Mataosu sekitar lima bulan yang lalu.
Dalam kunjungan itu, ditemukan sejumlah fasilitas umum yang memang membutuhkan penanganan segera, terutama infrastruktur jembatan.
Menurutnya, titik lokasi yang dikeluhkan berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Bombana.
Karena merupakan jalur lintas kabupaten, penanganannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat.
“Lokasinya itu di perbatasan Kolaka dan Bombana, sehingga kewenangannya ada di provinsi untuk diintervensi,” ujarnya.
Ia menyebut, laporan terkait kondisi tersebut sebelumnya sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi.
Namun, proses penanganan masih terkendala berbagai keterbatasan.
Meski begitu, Amri mengapresiasi munculnya video viral dari para pelajar yang dinilai menjadi pengingat bagi pemerintah.
“Justru kita berterima kasih karena anak-anak kita menyampaikan itu, artinya mengingatkan kita untuk segera menindaklanjuti,” katanya.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Kolaka langsung menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum untuk kembali meninjau lokasi.
Hasil peninjauan tersebut kemudian dilaporkan ke Balai Kementerian PUPR sebagai bahan pertimbangan penanganan.
Ia juga mengungkapkan bahwa Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara telah turun langsung melihat kondisi di lapangan.
Saat ini, pemerintah daerah masih menunggu keputusan apakah penanganan akan dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
Amri menegaskan bahwa solusi yang dibutuhkan bukan sekadar jembatan darurat.
Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan pembangunan jembatan permanen berskala besar yang dapat dilalui kendaraan.
“Yang dibutuhkan di sana bukan jembatan kecil, tapi jembatan besar untuk menunjang mobilitas masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak di tingkat pusat, termasuk anggota DPR RI, untuk mendorong percepatan pembangunan.
Selain itu, usulan pembangunan jembatan dan revitalisasi sekolah juga telah dimasukkan dalam program prioritas nasional.
Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto yang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar.
Amri menambahkan, pemerintah daerah tetap akan mengambil langkah jika intervensi dari pusat atau provinsi belum terealisasi.
“Kalau pun belum terakomodir, pemerintah daerah tetap akan berupaya melakukan intervensi sesuai kemampuan,” pungkasnya.
Sebelumnya, video dua pelajar berseragam SMP yang mengeluhkan sulitnya akses sekolah akibat banjir viral di media sosial dan menjadi perhatian publik.
Kondisi tersebut menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan agar akses pendidikan tidak terus terganggu. (nov)
