 |
| Ketua Gapensi Kolaka, Sumardin. | Foto: Istimewa |
KOLAKA, IVK – Pembangunan kawasan industri terpadu PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) di Kabupaten Kolaka terus digenjot sebagai bagian dari agenda hilirisasi industri nikel di Indonesia.
Memasuki 2026, sejumlah infrastruktur dasar di kawasan tersebut ditargetkan rampung sehingga pembangunan smelter dan fasilitas pendukung lainnya dapat terus bergerak menuju tahap operasional.
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Kolaka menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan kawasan industri yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.
Sekretaris DPC GAPENSI Kolaka, Sumardin, mengatakan investasi di kawasan IPIP merupakan hasil dari proses panjang dan negosiasi ekonomi antara pemerintah Indonesia dan China.
“Investasi kawasan industri PT IPIP di Kolaka tidak jatuh dari langit secara tiba-tiba, tapi ini melalui proses panjang dan negosiasi ekonomi tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Cina,” terang Sumardin kepada Info Viral Kolaka, Sabtu (8/8/2026).
Menurutnya, investasi hilirisasi nikel dengan nilai mencapai triliunan rupiah tersebut perlu disyukuri dan didukung seluruh pihak karena berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memberikan dampak berganda bagi masyarakat Kolaka.
Sumardin menyebut manfaat pembangunan kawasan industri saat ini sudah mulai dirasakan melalui penyerapan tenaga kerja lokal serta pemberdayaan pengusaha daerah.
“Tahap pembangunan infrastruktur saat ini telah menyerap tenaga kerja lokal sekitar 80 persen, begitu halnya pemberdayaan pengusaha lokal sudah berjalan, ini baru manfaat awal,” tuturnya.
Ia menilai peluang ekonomi yang lebih besar masih terbuka ketika kawasan industri tersebut mulai beroperasi dan aktivitas hilirisasi nikel berjalan secara penuh.
Di tengah perkembangan investasi tersebut, Sumardin juga menyoroti adanya persaingan bisnis yang dinilainya kurang sehat dalam upaya mendapatkan proyek di kawasan industri.
Menurutnya, mobilisasi massa untuk menyelesaikan persoalan bisnis justru dapat mengganggu stabilitas dan menciptakan persepsi negatif terhadap iklim investasi di Kolaka.
“Pola seperti ini sangat tidak produktif bahkan menjadi antitesa dari semangat menjaga iklim investasi,” ujar Sumardin.
Ia menegaskan setiap persoalan yang muncul di antara mitra bisnis seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan tidak dibawa ke dalam kawasan industri.
“Kalau ada konflik bisnis di level mitra jangan dibawa ke dalam kawasan industri, apalagi menyelesaikan dengan cara premanisme, tapi selesaikan melalui proses hukum, itu baru pengusaha yang berkualitas,” tegasnya.
Sumardin menjelaskan GAPENSI merupakan wadah pengusaha di bidang jasa konstruksi sekaligus asosiasi yang berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK).
Meski demikian, ia menyebut hingga saat ini belum ada pengurus GAPENSI Kolaka yang menjadi mitra dalam pembangunan kawasan industri PT IPIP.
“Kami ini pengurus di GAPENSI Kolaka semua pengusaha lokal dan berbadan hukum didirikan di Kolaka, tapi sepengetahuan saya belum ada pengurus GAPENSI yang menjadi mitra PT IPIP,”ungkapnya.
Sumardin mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian karena GAPENSI Kolaka sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari Bupati Kolaka untuk menjadi mitra dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan PSN.
“Kami telah mendapat rekomendasi Bupati Kolaka untuk menjadi mitra di berbagai kegiatan PSN, tapi sampai saat ini tidak ada realisasi,” katanya.
Kendati belum terlibat secara langsung sebagai mitra pembangunan kawasan IPIP, GAPENSI Kolaka tetap menyatakan dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri tersebut.
Sumardin menegaskan dukungan itu diberikan dengan harapan investasi dapat berjalan cepat, aman, dan kondusif sehingga manfaat ekonominya semakin luas dirasakan masyarakat Kolaka.
“Yang penting iklim investasi berjalan cepat dan kondusif di Kolaka, dan itulah bentuk dukungan dan komitmen kami sebagai pengusaha lokal,” tandasnya. (nov)
