 |
| Massa demonstran berdiri bersama anggota legislatif dan Aparat Hukum (Aph) usai menyepakati 10 poin tuntutan mahasiswa terhadap DPRD Kabupaten Kolaka, di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kabupaten Kolaka, Senin (1/9/2025). |
Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Universitas Sembilanbelas November Kolaka Bersatu, Cipayung Plus, Ormawa, dan masyarakat Kabupaten Kolaka ikut turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi, pada Senin (1/8/2025).
Aksi demonstrasi itu berlangsung di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka, Jalan Pemuda, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berlangsung dari sekitar pukul 08.00 hingga 14.00 WITA.
Turunnya para mahasiswa tersebut ke jalan dipicu oleh kekacauan yang terjadi di DPR Senayan.
Kedatangan para mahasiswa disambut terlebih dahulu oleh TNI dan Polri, setelah itu baru kemudian para anggota DPRD Kolaka satu per satu keluar dari kantor menemui pengunjuk rasa di jalan.
Para pengunjuk rasa melakukan orasi secara bergantian di jalan raya hingga pukul 12.30 Wita.
Setelah itu baru kemudian massa bergerak memasuki area halaman kantor DPRD Kolaka yang kemudian aksi itu dilanjutkan hingga ke dalam ruang rapat utama.
Para demonstran kemudian menyodorkan sejumlah isu yang diterima para legislatif.
 |
| 10 tuntutan demonstran yang didukung anggota DPRD Kabupaten Kolaka. |
Tercatat ada 10 isu yang diterima oleh para anggota DPRD Kabupaten Kolaka, di antaranya:
- Mencabut segala bentuk kebijakan pemerintah pusat yang menyengsarakan dan merugikan rakyat;
- Membatalkan kenaikan tunjangan DPR RI;
- Segera mengesahkan RUU perampasan aset;
- Transparansi pembahasan RUUKUHP dan hilangkan pasal yang merugikan keamanan publik.
- Copot anggota DPR RI yang tidak kompeten dan melanggar kode etik;
- Meminta kepada presiden untuk menangani segala bentuk represif yang dilakukan aparat;
- Meminta kepada Polres Kolaka untuk mengeluarkan pernyataan sikap secara terbuka untuk tidak melakukan tindakan represif agar memastikan keamanan bagi para pengunjuk rasa di Kabupaten Kolaka;
- Tunjangan DPRD RI harus diprioritaskan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan pribadi anggota DPR RI;
- Mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mundur dari jabatannya karena gagal mengubah watak represif Polri dan meminta presiden Prabowo Subianto untuk mencopotnya jika tidak meletakkan jabatan;
- Segera revisi SOP pengamanan Polri hentikan penggunaan kendaraan berat di tengah massa aksi dalam melakukan pengamanan demonstrasi di tengah masyarakat sipil dan utamakan pendekatan skalasi. (IVK)
