 |
| Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka penetapan dan penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati Kolaka tahun 2025. | Foto: Noval |
KOLAKA, IVK – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kolaka dalam rangka penetapan dan penyerahan rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Dalam forum yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kolaka, Selasa (7/4/2026), sejumlah catatan strategis disampaikan DPRD, mulai dari tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, hingga sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Kolaka, Amri, dalam penyampaiannya mengapresiasi berbagai masukan yang diberikan DPRD. Ia menegaskan bahwa kritik yang bersifat korektif dan evaluatif harus menjadi perhatian serius seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Catatan dari DPRD ini adalah bentuk kontrol yang konstruktif. Saya minta seluruh OPD untuk segera menindaklanjuti, jangan ditunda,” tegasnya.
Tata Kelola dan Pelayanan Publik Jadi Sorotan
Secara umum, DPRD mengapresiasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kolaka yang dinilai telah berjalan baik, khususnya dalam perencanaan dan serapan anggaran.
Namun demikian, DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi perhatian utama. DPRD mendorong penguatan kinerja aparatur serta peningkatan akuntabilitas perangkat daerah agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Di tingkat kecamatan, pemerintah juga diminta meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menunjukkan tren positif.
Stabilitas Pangan dan Ekonomi Daerah
Di sektor ekonomi, DPRD menyoroti pentingnya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di tengah dinamika yang terjadi di masyarakat.
Bupati Amri mengakui adanya kenaikan harga pangan yang dipicu faktor psikologis, salah satunya akibat isu kenaikan BBM. Namun, ia memastikan pemerintah telah berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga di pasar.
“Ini memang kondisi yang harus kita respon cepat. Koordinasi sudah dilakukan agar harga tetap terkendali,” ujarnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan koordinasi antarinstansi seperti Bappeda, BKD, dan Bapenda untuk memastikan sinkronisasi data dan program pembangunan.
Penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta digitalisasi pemasaran juga menjadi rekomendasi penting guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Fokus pada Pendidikan, Sosial, dan Kesehatan
Di sektor pembangunan dan kesejahteraan, DPRD menekankan pentingnya peningkatan indikator pendidikan, terutama dalam menekan angka putus sekolah dan memperkuat pendidikan nonformal.
Pada sektor sosial, perbaikan sistem pendataan menjadi krusial agar bantuan sosial tepat sasaran.
Sementara itu, dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak, DPRD mendorong penambahan tenaga konselor dan psikolog untuk menangani kasus kekerasan.
Di sektor kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit, khususnya RSUD Benyamin Guluh, menjadi perhatian penting, termasuk penyediaan fasilitas yang aman dan memadai bagi masyarakat.
Infrastruktur, Perumahan, dan Ketenagakerjaan
Rekomendasi DPRD juga menyentuh sektor perhubungan, ketenagakerjaan, hingga perumahan.
Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi serta memperbaiki ruang publik.
Di bidang ketenagakerjaan, peningkatan pelatihan berbasis kompetensi dan penyelenggaraan job fair dinilai penting untuk menekan angka pengangguran.
Sementara itu, pada sektor perumahan, pemerintah mengungkapkan adanya tambahan kuota bantuan perumahan melalui program BSPS yang diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Komitmen Tindak Lanjut
Menutup penyampaiannya, Bupati Amri menegaskan bahwa seluruh rekomendasi DPRD akan menjadi pedoman penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Ia juga meminta seluruh OPD segera menindaklanjuti catatan yang ada, serta melaporkan progresnya secara berkala.
“Kalau bisa diselesaikan sekarang, selesaikan sekarang. Jangan tunggu nanti. Ini bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat,” tegasnya.
Rapat paripurna ini tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi juga mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih baik.
Dengan berbagai rekomendasi strategis yang disampaikan, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kolaka mampu memperkuat kinerja, meningkatkan pelayanan publik, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan. (nov)
