 |
| Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, Prof. Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA, CWM, CRBC (kiri) dan grafik BPS terkait perkembangan indeks harga konsumen Kabupaten Kolaka. | Foto: Istimewa |
KOLAKA, IVK – Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Prof. Dr. Anas Iswanto Anwar, SE, MA, CWM, CRBC, menilai inflasi tahunan Kabupaten Kolaka yang mencapai 5,33 persen pada Juni 2026 harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Menurut Anas, angka tersebut memang belum dapat dikategorikan sebagai kondisi darurat ekonomi.
Namun, ia menilai tingkat inflasi Kolaka sudah jauh berada di atas sasaran inflasi nasional tahun 2026 yang dipatok sebesar 2,5±1 persen.
Ia menjelaskan sasaran inflasi nasional memang tidak bisa diterapkan secara langsung pada setiap kabupaten.
Meski demikian, selisih yang cukup besar menunjukkan tekanan harga di Kolaka relatif tinggi.
Anas mengatakan hal terpenting yang harus dicermati bukan hanya besarnya angka inflasi.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat struktur inflasi dan komoditas yang menjadi penyebab utama kenaikan harga.
Ia menyebut kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan hingga 7,77 persen.
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga meningkat sebesar 5,28 persen.
Sementara kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya melonjak hingga 16,54 persen.
Meski demikian, Anas mengingatkan besarnya persentase kenaikan suatu kelompok belum tentu menjadi penyumbang inflasi terbesar.
Hal itu bergantung pada besarnya bobot pengeluaran rumah tangga terhadap kelompok tersebut.
Menurut Anas, dampak inflasi paling berat akan dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia menjelaskan sebagian besar pendapatan kelompok tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, energi, transportasi, dan kebutuhan pokok lainnya.
"Pendapatan nominal mereka belum tentu naik secepat kenaikan harga sehingga daya beli riil masyarakat menurun," ujarnya kepada Info Viral Kolaka, Jumat (31/7/2026) malam.
Ia juga menilai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut menghadapi tekanan akibat naiknya biaya bahan baku, energi, transportasi, dan distribusi.
Jika seluruh kenaikan biaya dibebankan kepada konsumen, kata dia, permintaan berpotensi melemah.
Sebaliknya, apabila harga jual dipertahankan, margin keuntungan pelaku UMKM akan semakin tertekan.
Anas menegaskan persoalan utama yang harus dijawab pemerintah daerah bukan sekadar menurunkan angka inflasi.
Menurutnya, pemerintah harus mengetahui komoditas apa yang paling besar menyumbang inflasi, penyebab terganggunya pasokan, serta titik-titik yang memicu tingginya biaya distribusi.
Ia menyarankan pemerintah melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok secara berkala.
Operasi pasar juga perlu dilakukan secara terarah berdasarkan data komoditas dan kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Selain itu, ia mendorong penguatan kerja sama pasokan dengan daerah produsen, pemberian fasilitas biaya angkut, serta pengawasan distribusi untuk mencegah penimbunan maupun permainan harga.
"Operasi pasar tidak seharusnya dilakukan secara umum dan seremonial, tetapi harus berbasis data mengenai lokasi, komoditas, dan kelompok masyarakat yang paling terdampak," tegasnya.
Untuk jangka panjang, Anas menilai Kolaka perlu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Ia menyarankan pemerintah memperkuat produksi pangan lokal, membangun gudang penyimpanan dan cold storage, memperbaiki jalan produksi serta distribusi, mengembangkan pasar antardesa, dan memberikan kepastian pembelian hasil pertanian.
Menurutnya, bantuan sosial juga harus diarahkan kepada rumah tangga rentan agar kenaikan harga tidak berkembang menjadi peningkatan angka kemiskinan. (nov)
