 |
| Ketua Kadin Kolaka, Vebrianti Safrudin tagih langkah nyata Pemda untuk menekan inflasi di Bumi Mekongga. | Foto: Istimewa |
KOLAKA, IVK – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kolaka menyampaikan keprihatinan atas tingginya inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat, mengganggu keberlangsungan pelaku UMKM, serta berpotensi memengaruhi stabilitas dunia usaha di daerah.
Ketua Kadin Kolaka, Vebrianti Safrudin, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kebijakan karena Kabupaten Kolaka merupakan salah satu daerah dengan potensi ekonomi besar yang tengah berkembang sebagai kawasan investasi nasional.
Menurutnya, kehadiran Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Indonesia Pomalaa Industrial Park (IPIP), semestinya mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan justru diikuti lonjakan harga kebutuhan pokok yang semakin membebani warga.
"Kami berharap Bupati Kolaka beserta seluruh jajaran segera mengambil langkah cepat, terukur, dan transparan dalam mengendalikan inflasi karena masyarakat membutuhkan kebijakan yang nyata, bukan sekadar penjelasan mengenai penyebab kenaikan harga," tegas Vebrianti dalam pernyataan sikap resminya yang disampaikan kepada Info Viral Kolaka, Sabtu (1/8/2026).
Ia mengatakan Kadin memahami adanya faktor eksternal seperti kenaikan biaya logistik dan harga bahan bakar yang turut memengaruhi harga barang.
Namun, menurutnya, faktor tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya alasan apabila harga kebutuhan pokok di Kolaka meningkat lebih tinggi dibandingkan sejumlah daerah lain yang menghadapi kondisi serupa.
"Kabupaten Kolaka sebagai daerah tujuan investasi nasional harus memiliki strategi yang lebih kuat untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan masyarakat lokal ikut merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Baca juga: Inflasi Kolaka Tembus 5,33 Persen, Tertinggi Kedua di Sultra, Apa Penyebabnya?
Kadin Kolaka pun meminta Pemerintah Kabupaten Kolaka segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab tingginya inflasi, mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok, menggelar operasi pasar secara berkala, mempererat kerja sama dengan Bulog dan distributor, serta melibatkan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pengendalian inflasi.
Selain itu, Kadin juga mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap praktik penimbunan barang dan memperkuat pemberdayaan UMKM serta petani lokal agar mampu menjadi pemasok utama kebutuhan masyarakat sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi.
Vebrianti menegaskan dunia usaha siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tingginya laju inflasi Kabupaten Kolaka berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
BPS Kabupaten Kolaka mencatat inflasi tahunan (year-on-year) pada Juni 2026 mencapai 5,33 persen, tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Angka tersebut menempatkan Kolaka sebagai daerah dengan inflasi tertinggi kedua di Sulawesi Tenggara setelah Kota Baubau yang mencatat inflasi 5,60 persen.
Inflasi Kolaka juga berada di atas rata-rata inflasi Provinsi Sulawesi Tenggara yang tercatat sebesar 4,68 persen.
Sementara itu, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Kolaka mencapai 115,78, lebih tinggi dibandingkan Kota Kendari maupun Kabupaten Konawe.
BPS mencatat kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi di Kolaka dengan kenaikan mencapai 7,77 persen.
Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya bahkan mengalami kenaikan hingga 16,54 persen.
Selain itu, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga juga meningkat sebesar 5,28 persen.
Kenaikan harga komoditas seperti ikan cakalang, minyak goreng, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, bensin, biaya sewa rumah, hingga seragam sekolah turut menjadi faktor pendorong meningkatnya inflasi.
BPS menilai tren kenaikan harga tersebut berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat apabila tidak segera dikendalikan melalui kebijakan yang tepat.
Bagi Kadin Kolaka, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga stabilitas harga sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat. (nov)
